MasterV, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan memulai operasional Sekolah Rakyat pada bulan Juli tahun 2025. Program Sekolah Rakyat ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung hingga mereka yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
Presiden Prabowo memiliki target ambisius untuk membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahun ini. Meskipun demikian, hingga saat ini, infrastruktur sekolah yang siap digunakan untuk tahun ajaran baru 2025-2026 baru mencapai sekitar 63 hingga 64 lokasi. Walaupun begitu, angka ini melampaui target awal Prabowo yang sebelumnya hanya berencana meresmikan 53 Sekolah Rakyat sebelum tahun ajaran baru dimulai.
"Hingga tanggal 12 Mei kemarin, kami mencatat ada 63 lokasi yang siap untuk memulai operasionalnya pada bulan Juli ini. Insya Allah, di pertengahan atau sepanjang bulan Juli akan dimulai. Sisanya akan dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya," ungkap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam rapat panja pendidikan daerah bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah menargetkan untuk membangun antara 100 hingga 200 sekolah berasrama setiap tahunnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan miskin.
"Secara keseluruhan, mungkin akan ada sekitar 100 hingga 200 sekolah yang dibangun setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian, diharapkan setiap kabupaten akan memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat," jelas Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers pada Senin, 26 Mei 2025.
Pada tahap 1A, ditargetkan sebanyak 63 hingga 64 sekolah akan selesai paling lambat bulan Juli 2025. Tahap 1B mencakup sekitar 37 sekolah yang diharapkan rampung paling lambat antara Juli hingga Agustus 2026.
Menteri Dody menjelaskan bahwa pembangunan tahap I ini bersifat sementara, bertujuan untuk memfasilitasi murid-murid di awal sebelum mereka dipindahkan ke fasilitas permanen pada tahap II.
"Karena siswa-siswi yang masuk ke sekolah yang dibangun pada tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Mengapa temporer? Karena satu sekolah mungkin hanya dapat menampung 50 hingga 100 anak saja,” ujarnya.
Dalam mewujudkan program ini, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Akan tetapi, penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
“Untuk Sekolah Rakyat, anggaran berasal dari APBN kami. Angkanya ini, disiapkan Rp10 triliun, disiapkan sekitar Rp10 triliun total ya, untuk tahap 1 dan tahap 2,” terang Dody.
Menteri PU menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan langsung diserap seluruhnya pada tahun ini. Sebagian besar dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan selesai pada Juli 2026.
Sekolah Rakyat: Sebuah Prestasi
Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat. Terlebih lagi, dalam waktu yang relatif singkat, mereka telah berhasil mendirikan 64 Sekolah Rakyat yang siap dioperasikan pada tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.
"Saya berpendapat bahwa dengan waktu yang sangat terbatas, pendirian 64 Sekolah Rakyat, jika dipersiapkan dengan baik, merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Karena tidak mudah untuk mencari lokasinya, membangun, dan mempersiapkannya. Apalagi ini diperuntukkan untuk boarding school," ujar Doni saat dihubungi Liputanku, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, respons cepat pemerintah ini penting untuk menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga miskin yang belum memiliki akses pendidikan yang layak. Lebih dari itu, semangat dari program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Namun demikian, Doni mengingatkan agar pelaksanaan program ini mendapatkan pengawalan yang ketat dari berbagai pihak, terutama sejak tahap pendataan dan seleksi calon siswa. Dengan demikian, bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan miskin ini dapat tepat sasaran.
“Ini memang memerlukan pengawalan. Karena hingga saat ini, kita belum melihat bagaimana data-datanya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana faktanya di lapangan,” kata Doni.
Ia menambahkan bahwa kesimpulan mengenai ketepatan sasaran program Sekolah Rakyat baru dapat dilihat setelah tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli mendatang.
“Nanti teman-teman wartawan bisa melakukan pengecekan, menanyakan apakah mereka berasal dari keluarga miskin prasejahtera atau tidak. Jika ternyata berasal dari keluarga yang mampu, berarti proses seleksinya tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jika terjadi kesalahan dalam penerimaan siswa, kesalahan tersebut tidak terletak pada konsep Sekolah Rakyat itu sendiri, melainkan pada proses seleksi yang perlu diperbaiki.
“Tujuannya kan bukan untuk orang-orang yang mampu menyekolahkan anaknya. Ini untuk mereka yang benar-benar situasinya, kalau negara enggak hadir, mereka enggak bisa memperoleh layanan pendidikan yang baik,” ucap Doni.
Lebih lanjut, Doni meminta pemerintah untuk memperketat proses seleksi calon peserta didik dan melibatkan pengawasan publik. Penggunaan data yang akurat dan transparansi dalam proses pendataan menjadi kunci agar program ini benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin atau prasejahtera.
“Proses seleksi pencarian anak-anak Indonesia yang akan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat harus jelas dan ketat. Harus mendasarkan diri pada data dari Kementerian Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Doni.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawal program ini. “Kalau tidak ada yang mengawal, itu bisa ada manipulasi data di sana. Bahkan dalam proses penyusunan DTKS pun manipulasi kadang-kadang masih bisa terjadi. Karena itu harus ada mekanisme kontrol publik,” tegasnya.
Doni juga menyarankan agar program ini turut melibatkan jaringan Dasawisma di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Ibu-ibu Dasawisma itu yang paling tahu siapa yang benar-benar miskin di tingkat RT. Mereka bertanggung jawab pada 10 rumah dan tahu kondisi riil keluarga di lapangan. Kalau hanya mengandalkan data dari volunteer atau DTKS yang ada, seringkali salah sasaran. Itu harus dievaluasi,” ujar Doni mengakhiri.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, juga menyambut baik rencana operasional program Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.
"Pada prinsipnya, inisiatif pendirian sekolah rakyat ini sangat baik, karena bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas pendidikan kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin ekstrem," ujarnya saat dihubungi Liputanku, Selasa (27/5/2025).
Meski begitu, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan tersebut.
Pertama, menurutnya, kajian yang dilakukan oleh pemerintah terkait Sekolah Rakyat masih belum matang. "Termasuk bagaimana keberlanjutan program tersebut, serta skala prioritas wilayah untuk Sekolah Rakyat," kata Esti.
Kedua, ia menyoroti belum adanya kepastian mengenai kurikulum yang akan diterapkan pada Sekolah Rakyat. "Karena ini adalah sekolah berasrama yang siswa-siswinya berada dalam pengawasan selama 24 jam."
Selain itu, sumber dan alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat hingga saat ini juga belum diketahui secara jelas. "Keempat, perencanaan pelaksanaan, termasuk opsi penggunaan sekolah-sekolah yang sudah ada, juga seharusnya memiliki kalkulasi yang matang," ujar Esti menutup.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengungkapkan kekhawatiran pemerintah terkait program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Agus, fasilitas unggulan yang akan disediakan di Sekolah Rakyat berpotensi menarik minat masyarakat dari kalangan mampu.
“Walaupun ini adalah sekolah untuk orang miskin, fasilitas yang disediakan oleh Presiden Prabowo adalah fasilitas unggulan. Luas lahannya saja mencapai 8,5 hektare, akan ada laboratorium, lapangan olahraga, hingga ruang praktik seperti pertanian dan perikanan,” ujar Agus dalam diskusi bersama di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025.
Presiden tidak ingin fasilitas Sekolah Rakyat kalah dengan sekolah-sekolah unggulan. Disebutkan bahwa setiap siswa akan mendapatkan akses teknologi dan pelatihan keterampilan yang setara dengan standar pendidikan modern.
“Presiden meminta fasilitasnya setara dengan sekolah unggulan, mulai dari kualitas pendidik, pembentukan karakter, hingga keterampilan. Siswa bahkan akan difasilitasi dengan iPad, laptop, dan perlengkapan digital lainnya,” kata Agus.
Wamensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah untuk semua kalangan, melainkan dirancang secara khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia pun mengimbau masyarakat dari golongan mampu untuk tidak ikut mendaftarkan anaknya demi menjaga keadilan sosial.
“Kita khawatir karena sekolah ini bagus, nanti orang kaya malah ikut antre memasukkan anaknya ke situ. Padahal tujuan utamanya adalah memuliakan orang miskin dan memutus mata rantai kemiskinan,” ucap dia.
Oleh karena itu, Prabowo mempercayakan pelaksanaannya kepada Kemensos, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kendati berada di bawah koordinasi Kemensos, Agus menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian, yang mencakup berbagai sektor terkait pendidikan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa Kemensos akan menerapkan proses seleksi yang sangat ketat dalam memilih calon siswa Sekolah Rakyat untuk menghindari salah sasaran. Proses asesmen ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
“Dalam asesmen calon siswa, kita akan benar-benar ketat. Kemensos akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin,” ujar dia.
Ketua Partai Prima ini mengimbau kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas untuk tidak menyalahgunakan program ini. Ia menekankan bahwa masih banyak sekolah lain yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.
“Silakan orang kaya sekolah di tempat yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Tapi jangan ganggu kuota sekolah rakyat ini, karena ini memang disiapkan khusus untuk rakyat miskin,” kata Agus Jabo menegaskan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf langsung turun ke lapangan untuk mengecek langsung progres pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini ingin memastikan bahwa bantuan pendidikan ini benar-benar menyentuh keluarga-keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Saat ini saya sedang berkunjung ke rumah Pak Kadis. Pak Kadis ini adalah salah satu profil keluarga yang masuk dalam Desil 1. Beliau masih mengontrak rumah, ya, sangat kecil sekali. Kemudian memiliki tiga orang putra-putri, salah satunya bernama Nayra," kata Gus Ipul saat mendatangi rumah salah satu calon siswa Sekolah Rakyat di Kota Batu, Jawa Timur, Senin, 19 Mei 2025.
Nayra Syalisya merupakan calon siswi Sekolah Rakyat untuk jenjang SMP. Dia saat ini masih menjalani proses seleksi administrasi.
Gus Ipul menuturkan bahwa profil keluarga seperti inilah yang menjadi sasaran oleh Presiden Prabowo, agar anak-anak dari masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Dia juga memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu jalannya sekolah umum.
"Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Desil 1 itu adalah 10 persen penduduk Indonesia terbawah yang berada dalam kategori miskin dan miskin ekstrem," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menuturkan bahwa nantinya para siswa Sekolah Rakyat akan tinggal di asrama dengan lingkungan yang baik, sehingga dapat belajar dengan tenang. Dia pun berpesan agar anak-anak peserta didik Sekolah Rakyat kelak dapat menjadi agen perubahan untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.
"Kita ingin Nayra ini nantinya memiliki pendidikan dan masa depan yang baik. Apa pun keadaannya, Nayra tetap bangga pada orang tuanya," ucap Gus Ipul.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat.
"Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan-titipan, termasuk dari titipan menteri, titipan gubernur, titipan itu tidak ada,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa yang akan menjadi siswa di Sekolah Rakyat adalah murni anak-anak dari masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN dengan tetap melalui seleksi yang ketat.
Pada kesempatan lain, Mensos juga bertemu dengan sejumlah keluarga calon siswa Sekolah Rakyat di Aula Kampus 1 BPSDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 8 Mei 2025. Di hadapan para keluarga prasejahtera, Gus Ipul mengingatkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Boleh orang tuanya tidak sekolah, tapi anak-anaknya harus tumbuh menjadi generasi yang tangguh,” ujar Gus Ipul, mengutip pesan Presiden Prabowo saat berdialog dengan keluarga calon siswa Sekolah Rakyat.
Ia menyebutkan bahwa perhatian besar Presiden Prabowo terhadap pendidikan anak-anak kurang mampu menjadi dorongan utama pelaksanaan program ini.
Gus Ipul menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Desil 1 dan 2 dalam DTSEN. Sekolah ini berasrama dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.
“Tidak ada tes akademik. Yang penting anaknya sehat,” ujar mantan Wali Kota Pasuruan ini.
Dalam dialog itu, Mensos menyoroti kisah Naila (12), anak dari keluarga miskin yang tinggal berdesakan dengan anggota keluarga lain di rumah yang tidak layak huni. Kisah Naila sempat mendapatkan perhatian langsung oleh Presiden sebagai potret kemiskinan yang perlu segera diintervensi.
“Itu mewakili banyak anak lain seperti Naila. Sebagian sudah ada di sini,” ucap Mensos Gus Ipul.
Ibu Naila, Nurlia, mengaku bersyukur anaknya bisa masuk Sekolah Rakyat dan mendapatkan bantuan rumah layak huni. "Alhamdulillah, Naila bisa melanjutkan ke SMP melalui Sekolah Rakyat. Kami sangat terbantu,” tuturnya.
Naila sendiri berharap kelak bisa menjadi seorang guru dan membanggakan orang tuanya. “Saya ingin sekolah supaya bisa mewujudkan cita-cita,” katanya singkat.
Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mencuat sejak awal tahun 2025. Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025. Ratas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu membahas seputar kesejahteraan masyarakat.
"Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tetapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam Sekolah Rakyat," ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, usai rapat.
Dia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan uji coba Sekolah Rakyat di tiga lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Namun, nantinya Sekolah Rakyat akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
Cak Imin menuturkan bahwa Sekolah Rakyat akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Adapun masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak mampu dan miskin ekstrem akan diprioritaskan untuk masuk Sekolah Rakyat.
"(Diutamakan) yang tidak mampu, miskin ekstrem," tutur Ketum PKB ini.
Menurutnya, Sekolah Rakyat akan berformat boarding atau asrama. Hal ini dilakukan untuk memastikan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. "Sebetulnya yang diutamakan adalah boarding-nya yang paling penting, sehingga gizinya tertangani," kata Cak Imin memungkasi.
Target Bangun 200 Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat untuk siswa yang kurang mampu pada tahun 2025. Sekolah Rakyat akan dibangun dengan konsep asrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
"Kami juga sudah memutuskan untuk membangun tahun ini, kami harap saudara-saudara akan mulai membangun 200 Sekolah Rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA berasrama, dan sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya," ujar Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.
Menurutnya, satu Sekolah Rakyat nantinya akan menampung 1.000 murid. Prabowo menyampaikan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan diresmikan dalam tiga bulan.
"Rakyat meminta hasil yang cepat saudara-saudara, ini sangat penting, dan sesegera mungkin dalam 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah," ucap Prabowo.
Dia berharap sebanyak 200 Sekolah Rakyat dapat dibangun setiap tahunnya. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah berasrama untuk rakyat miskin di setiap kabupaten dalam lima tahun mendatang.
"Itu harus ditempatkan di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan, kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya, dan ini saya yakin bisa kita kerjakan," tutur Prabowo.
Animo Tinggi Pemda
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) meyakini bahwa persiapan Sekolah Rakyat semakin matang. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme pemerintah daerah (Pemda) yang mengajukan proposal kesediaannya untuk mengikuti program tersebut melalui Desk Sekolah Rakyat.
"Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah telah mengajukan proposal kesediaan, diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul saat meninjau pembahasan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, seperti dikutip Jumat 18 April 2025.
Desk Sekolah Rakyat turut mengundang perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan membantu daerah dalam menggelar Sekolah Rakyat.
"Di desk Sekolah Rakyat, bersama tim dari berbagai kementerian/lembaga yang bertemu dengan perwakilan provinsi, wali kota, dan bupati, kami membantu memberikan informasi dan mendiskusikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat," papar Gus Ipul.
Dia yakin, jika legalitas lahan sekolah beserta sarana dan prasarana sudah siap, maka Sekolah Rakyat sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat segera dimulai.
"Jadi, untuk tahun ini, 200 titik Sekolah Rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada. Untuk sekolah yang pembangunan barunya direncanakan, Sekolah Rakyat akan memulai pembelajaran pada tahun berikutnya," ucap Gus Ipul.
Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menjelaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen). Terdapat empat skema rekrutmen yang disiapkan.
Pertama, dari unsur PNS, kedua, PPPK penuh waktu, ketiga, PPPK paruh waktu. "Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan untuk merekrut guru-guru yang telah tersertifikasi PPG (Program Pendidikan Profesi Guru),” kata Mensos memungkasi.
